Menganalisis terbentuknya negara kebangsaan Indonesia

Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKIsebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut. Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerjaBPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-UndangDasar 1945 sebagai konstitusi RI. a. Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RI dan Drs. MohammadHatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. b. Pekerja Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuahKomite Nasional. Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hamper seluruh bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta. Bahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut. a. Kata "mukadimah" diganti "pembukaan". b. Kata "hukum dasar" diganti dengan "Undang-Undang Dasar". c. Kata "menurut dasar" dalam kalimat "Berdasarkan kepada Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" dihapus. d. Kalimat ... "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus. Adapun isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahannya diambil dari rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut. a. Pasal 6 Ayat 1, semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Kata yang "beragama Islam" dihilangkan karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama Islam. b. Pasal 29 Ayat 1, kalimat di belakang ... "Ketuhanan" yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan UUD alinea ke-4. Setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang, akhirnya dengan suara bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi itu disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 presiden dan wakil presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPKI, karena MPR yang berhak memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. PPKI memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta Pada saat itu terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan Pertanggungjawaban menteri-menteridari Presiden kepada Badan Pekerja KNIP. 3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Hasil kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sementara itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena dibayang-bayangi oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia. Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945,terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Semula yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di Blitar (Februari 1945), dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta. 4. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dukungan terhadap proklamasi pembentukan negara danpemerintah Republik Indonesia, antara lain datang dari daerah berikut. a. Keraton Kasultanan Jogjakarta Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta. b. Sumatra mendukung pemerintah Republik Indonesia Gelora kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar ke mana-mana mendorong para pemuda, khususnya Sumatra Timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak dari Jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, M.K. Yusni mendukung pemerintah Republik Indonesia yang telah berdiri. c. Sulawesi Utara mendukung pemerintah Republik Indonesia Pada tanggal 14 Februari 1945 para Pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano, Bitung, dan Bolang Mongondow. 5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen) yang berbunyi: Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa Hal ini berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah antara lain: a. Pada awal September 1945, pemerintah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai gubernur Sulawesi dan mulai menjalankan roda pemerintahan. b. Di Medan, pada tanggal 30 September 1945 para pemuda dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gubernur Sumatra, Teuku Mohamad Hassan juga segera membentuk pemerintah daerah di wilayah Sumatra. c. Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat melakukan rapat umum untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 di Pangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin diresmikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia. Selain daerah-daerah tersebut di atas, daerah lain juga mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk segera menjalankan pemerintahan di daerah di bawah pimpinan para gubernur masing-masing. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas gubernur (kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di Daerah. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKIsebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut. Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerjaBPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-UndangDasar 1945 sebagai konstitusi RI. a. Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RI dan Drs. MohammadHatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. b. Pekerja Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuahKomite Nasional. Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hamper seluruh bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta. Bahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut. a. Kata "mukadimah" diganti "pembukaan". b. Kata "hukum dasar" diganti dengan "Undang-Undang Dasar". c. Kata "menurut dasar" dalam kalimat "Berdasarkan kepada Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" dihapus. d. Kalimat ... "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus. Adapun isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahannya diambil dari rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut. a. Pasal 6 Ayat 1, semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Kata yang "beragama Islam" dihilangkan karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama Islam. b. Pasal 29 Ayat 1, kalimat di belakang ... "Ketuhanan" yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan UUD alinea ke-4. Setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang, akhirnya dengan suara bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi itu disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 presiden dan wakil presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPKI, karena MPR yang berhak memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. PPKI memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta Pada saat itu terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan Pertanggungjawaban menteri-menteridari Presiden kepada Badan Pekerja KNIP. 3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Hasil kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sementara itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena dibayang-bayangi oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia. Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945,terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Semula yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di Blitar (Februari 1945), dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta. 4. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dukungan terhadap proklamasi pembentukan negara danpemerintah Republik Indonesia, antara lain datang dari daerah berikut. a. Keraton Kasultanan Jogjakarta Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta. b. Sumatra mendukung pemerintah Republik Indonesia Gelora kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar ke mana-mana mendorong para pemuda, khususnya Sumatra Timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak dari Jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, M.K. Yusni mendukung pemerintah Republik Indonesia yang telah berdiri. c. Sulawesi Utara mendukung pemerintah Republik Indonesia Pada tanggal 14 Februari 1945 para Pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano, Bitung, dan Bolang Mongondow. 5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen) yang berbunyi: Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa Hal ini berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah antara lain: a. Pada awal September 1945, pemerintah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai gubernur Sulawesi dan mulai menjalankan roda pemerintahan. b. Di Medan, pada tanggal 30 September 1945 para pemuda dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gubernur Sumatra, Teuku Mohamad Hassan juga segera membentuk pemerintah daerah di wilayah Sumatra. c. Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat melakukan rapat umum untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 di Pangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin diresmikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia. Selain daerah-daerah tersebut di atas, daerah lain juga mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk segera menjalankan pemerintahan di daerah di bawah pimpinan para gubernur masing-masing. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas gubernur (kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di Daerah. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ

Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia

A.    MUNCUL DAN BERKEMBANGNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

 1. Sebab-sebab Muncul dan Berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia

Sejak bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia, bangsa Indonesia telah menyadari akibat-akibat yang muncul dari kedatangannya itu. Semenjak kedatangan bangsa-bangsa Eropa tersebut, perlawanan tidak pernah henti-hentinya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Namun periawanan-perlawanan itu selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan setiap perlawanan yang dilakukan terbatas hanya pada daerahnya, atau hanya ingin membebaskan daerah-daerah dan penduduknya dari kekuasaan asing. Dengan keadaan seperti ini, bangsa asing dapat lebih mudah untuk menguasainya.

Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Indonesia. Munculnya gerakan nasionalisme itu tidak terlepas dari pengaruh yang datang dari dalam maupun dari luar.

a. Pengaruh yang datang dari dalam (internal)

1) Kenangan kejayaan masa lampau: sebelum imperialisme bangsa Eropa (Barat) masuk ke wilayah Indonesia, banyak terdapat kerajaan yang besar dan jaya, seperti Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan ini pernah menjadi pusat perdagangan dan bahkan pusat penyebaran agama Budha di Asia Tenggara. Juga Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan dibantu oleh Patih Gajah Mada menjadi kerajaan yang paling berkuasa di hampir seluruh wilayah Nusantara. Di samping itu, Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan kerajaan Nusantara, karena wilayahnya mencakup pulau-pulau yang ada di wilayah Nusantara.

2) Penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme: muncul dan berkembangnya imperialisme di dunia membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia. Pelaksanaan imperialisme di wilayah ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi bangsa pribumi, karena kaum penjajah hanya berusaha untuk mengeruk keuntungan demi kejayaan bangsanya sendiri. Kesengsaraan dan penderitaan inilah yang menjadi alasan atau pendorong munculnya periawanan-perlawanan bangsa Indonesia.

3)  Munculnya golongan cendekiawan; golongan cendekiawan muncul dimana-mana sebagai akibat dari perkembangan dan peningkatan pendidikan. Akibat lanjut dari penyebaran kaum cendekiawan di dalam masyarakat, timbullah berbagai gerakan yang menentang penjajah. Oleh karena itu, kaum cendekiawan pribumi tampil di atas panggung politik dan menjadi penggerak atau pimpinan pergerakan nasional bangsa Indonesia.

4)  Kemajuan dalam bidang politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan; muncul dan berkembangnya gerakan nasionalisme Indonesia juga disebabkan oleh kemajuan-kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bangsa Indonesia. (1) Kemajuan di bidang politik; kegiatan gerakan atau partai-partai nasionalis ingin menumbangkan dominasi politik kaum imperialis dan kolonialis Belanda (Barat). Kekuasaan kaum pribumi pada masa itu terkungkung oleh pengaruh politik kolonial Belanda yang ketat dan kejam. Praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan hak asasi manusia sering mewarnai kehidupan politik pemerintahan kolonial, maka golongan nasionalis tampil menyuarakan aspirasi masyarakat yang terjajah. (2) Kemajuan di bidang sosial ekonomi; masalah itu terlihat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Penghapusan itu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan sesuai dengan cita-dta keadilan sosial. Kesadaran meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia menjadi prioritas dan cita-cita perjuangan kaum nasionalis. (3) Kemajuan di bidang budaya; kaum nasionalis melihat kebudayaan asli hampir punah dan berada dalam keadaan sekarat, sehingga perlu diberikan perlindungan dan rekonstruksi yang memadai. Para pejuang nasionalis perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian serta menumbuhkembangkan kebudayaan asli atau memadukan kedua kebudayaan itu. Oleh karena perkembangan kebudayaan asli yang tidak menggembirakan itu, maka para pejuang nasionalis menjadikan sektor kebudayaan menjadi salah satu cita-cita perjuangannya.

Ketiga bidang tersebut merupakan kesatuan yang diperjuangkan secara serentak, karena ketiganya memberikan ciri-ciri perjuangan nasionalis bangsa Indonesia. Paham nasionalis pada mulanya berkembang secara lokal atau daerah, namun kemudian menjadi kolektif dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia yang terjajah dan akhirnya menjadi paham nasionalis dari bangsa Indonesia.

b. Pengaruh yang datang dari luar negeri (ekstemal)

Pengaruh dari luar negeri yang cukup besar perannya dalam memper-cepat pergerakan politik di Indonesia di antaranya, kemenangan Jepang atas Rusia (1905), Pergerakan Kebangsaan India, Pergerakan Nasional Filipina, Gerakan Nasionalis China, Gerakan Nasionalis Turki, Gerakan Nasionalis Mesir.

1)      Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1905); Modernisasi Jepang telah membawa banyak perubahan terhadap perkembangan negeri dan bangsa Jepang di dunia internasional pada masa itu. Jepang maju dengan pesat dalam segala bidang. Bahkan kekuatan militer Jepang harus diperhitung-kan oleh bangsa-bangsa Barat, termasuk Amerika Serikat pada masa itu. Untuk membuktikan kekuatan militer Jepang, Korea menjadi sasaran pertamanya. Kemenangan yang diperolehnya dalam perang Jepang melawan Korea, menyebabkan pasukan Jepang melanjutkan ekspansinya ke Manchuria. Dalam penyerangan Jepang terhadap Manchuria itulah pasukan Jepang berhadapan dengan Rusia, dan ternyata berdampak sangat luas di wilayah Asia. Bangsa-bangsa di Asia mulai bangkit menentang penjajahan Barat. Hal ini membuktikan bahwa di berbagai daerah Asia muncul dan berkembang gerakan-gerkan yang bersifat nasional seperti di China, Filipina, India, Turki, Indonesia bahkan sampai ke daratan Afrika seperti Mesir dan sebagainya.

2) Pergerakan Kebangsaan India; Di dalam menghadapi penjajahan Inggris, kaum pergerakan rakyat India membentuk organisasi kebangsaan yang dikenal dengan nama All India National Congres. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam organisasi itu seperti Mahatma Gandhi, Pandit J. Nehru, B.C. Tilak, Moh. Ali Jinah, Iskandar Mirza, Liquat Ali Khan dan sebagainya. Di antara para pemimpin India itu, yang lebih terkenal adalah Mahatma Gandhi yang memiliki dasar perjuangan sebagai berikut. (a). Ahimwi (dilarang membunuh), yaitu gerakan anti peperangan, (b). Hartnl yaitu suatu gerakan rakyat India dalam bentuk aksi yang tidak berbuat apapun walaupun mereka tetap masuk kantor ataupun pabrik dan sebagainya, (c). Satyagrnhn yaitu suatu gerakan rakyat India untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris, (d). Swacicsi yaitu gerakan rakyat India untuk memakai barang-barang buatan negeri sendiri.

3) Gerakan Kebangsaan Filipina; Gerakan rakyat Filipina digerakkan dan dikobarkan oleh Dr. Jose Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajah bangsa Spanyol dari wilayah Filipina. Dr. Jose Rizal berhasil ditangkap dan pada tanggal 30 September 1896, ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian gerakannya dilanjutkan oleh Emilio Aquinaldo dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Filipina tanggal 12 Juni 1898 namun kemerdekaan yang berhasil diperolehnya itu tidak dapat bertahan lama, karena kemunculan Amerika Serikat yang berhasil menghapuskan kemerdekaan itu. Filipina dikuasai oleh Amerika Serikat dan baru diberi kemerdekaan oleh Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946.

4) Gerakan Nasionalis Rakyat China; Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. la mengadakan pembaharuan di segala sektor kehidupan bangsa China. Dasar perjuangan yang dikemukakan oleh Sun Yat Sen adalah San Min Chu I yang terdiri dari (a). Republik China adalah suatu negara nasional China, (b). Pemerintah China disusun atas dasar demokrasi atau kedaulatan berada di tangan rakyat, (c). Pemerintah China mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

5) Pergerakan Turki Muda (1908); Gerakan ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. la menuntut adanya pembaharuan dan moderrusasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya.

6) Pergerakan Nasionalisme Mesir; Gerakan ini dipimpin oleh Arabi Pasha (1881-1882) dengan tujuan menentang kekuasaan bangsa Eropa terutama Inggris atas negeri Mesir.

Dengan berkembangnya pergerakan nasional di berbagai daerah di Asia maupun di Afrika berpengaruh sangat besar terhadap perjuangan rakyat Indonesia di dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda. Gerakan-gerakan yang muncul di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang didirikan oleh kalangan terpelajar. Tujuan akhir dari setiap organisasi pergerakan rakyat Indonesia adalah terlepas dari kekuasaan penjajahan kolonial Belanda atau memerdekakan bangsa Indonesia. Muncul­nya pergerakan rakyat Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Bahkan tahun ini dijadikan tonggak bersejarah bangkitnya bangsa Indonesia untuk menentang kekuasaan kolonial Belanda.

2. Ideologi yang Berkembang pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia

Awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode Kebangkitan Nasional. Pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses itu menurut bentuk manifestasinya telah melalui langkah-langkah yang wajar, yaitu mulai dari lahirnya ide emansipasi dan liberal dari status serba terbelakang, baik yang berakar pada tradisi maupun yang tercipta oleh situasi kolonial. Kemudian segera menyusul ide kemajuan beserta cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa Indonesia. Ide-ide yang muncul tersebut akan melandasi pergerakan organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang pada masa itu. Bahkan masing-masing organisasi memiliki dasar dan idiologi yang dapat memperkuat kedudukan maupun perjuangannya.

Ideologi-ideologi yang muncul dan berkembang pada masa pergerakan nasional Indonesia antara lain Ideologi Liberalisme, Nasionalisme, Komunisme, Demokrasi, Pan Islamisme dan lain-lain.

Ideologi Liberalisme. Ideologi liberalisme diperkenalkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Orang-orang Belanda tersebut melihat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti dengan bertindak sangat jauh di luar batas-batas perikemanusiaan. Tindakan-tindakan pemerintah kolonial Belanda yang mereka kecam, seperti tindakan pemerasan, kekejaman atau penyiksaan dan lain sebagainya.

Masalah-masalah seperti ini mereka sampaikan pada saat diselenggara-kan sidang parlemen di negeri Belanda. Mereka mengecam dengan keras segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bersama kaki tangannya di wilayah Indonesia. Mereka mengusulkan agar pemerintah kerajaan Belanda memerintahkan pelaksanaan paham liberalisme di Indonesia. Diharapkan paham liberalisme dapat membawa masyarakat Indonesia kepada perubahan yang lebih baik.

Paham liberalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kemerdekaan individu atau kebebasan kehidupan masyarakat. Sebab dalam alam kebebasan itu masyarakat dapat berkembang dan berupaya meningkat­kan kesejahteraan hidupnya. Paham liberalisme ini dikembangkan oleh organisasi-organisasi politik di Indonesia seperti Indische Partij.

Ideologi Nasionalisme. Ideologi Nasionalisme kali pertama diperkenalkan oleh organisasi politik yang muncul di wilayah Indonesia. Ideologi Nasionalisme menjadi dasar perjuangan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Nasionalisme sebagai suatu ideologi menunjukkan suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah. Selain itu, juga kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian kelompok tersebut dapat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa itu.

PNI sebagai suatu partai yang berideologi nasionalis mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Bahkan cita-cita politiknya yaitu mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Ideologi Komunis. Ideologi komunisme diperkenalkan kali pertama oleh Sneevliet, seorang pegawai perkereta-apian yang berkebangsaan Belanda. Ideologi komunisme ini diwujudkan dalam pembentukan organisasi yang bemama Indische Social Democratis The Vereeniging (ISDV). Organisasi ISDV sangat sulit mendapatkan dukungan dari rakyat karena rakyat kurang mempercayai orang Belanda.

Kesulitan memperoleh dukungan rakyat, Sneevliet kemudian menjalin hubungan dengan Semaun, seorang ketua cabang Sarekat Islam di Semarang. Terjalinnya hubungan antara Sneevliet dengan Semaun memunculkan pembentukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.

Gerakan PKI yang sangat radikal, dilanjutkan dengan melakukan pemberontakan tahun 1926 dan 1927. Namun akibat kegagalan dari pem-berontakan itu, PKI dijadikan sebagai partai teriarang di Indonesia pada masa kekuasaan kolonial Belanda.

Ideologi Demokrasi. Ideologi demokrasi pertama kali muncul di daerah Yunani dengan sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat ikut serta menentukan jalannya suatu pemerintahan. Akan tetapi, sistem demokrasi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan di Indonesia pada masa pergerakan Nasional. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Belanda tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi di wilayah Indonesia, karena hal itu akan merugikan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Sistem demokrasi baru dapat terlaksana di wilayah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila.

Ideologi Pan-lslamisme. Ideologi Pan-Islamisme merupakan suatu paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam sedunia. Ideologi ini muncul berkaitan erat dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan kemunduran dunia Islam. Sementara itu, dunia Barat berada dalam kemajuan dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Pan-Islamisme merupakan suatu gerakan yang radikal dan progresif. Hal ini sangat disadari oleh kaum atau negara-negara imperialisme Barat termasuk Belanda yang menjajah Indonesia. Semangat yang terkandung dalam gerakan Pan-Islamisme telah membangkitkan rasa kebangsaan yang kuat dengan didasari ikatan keagamaan. Ideologi ini telah mendorong munculnya organisasi-organisasi yang berdasarkan keagamaan di wilayah Indonesia seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan lain-lain.

B. STRATEGI ORGANISASI PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA

Pada masa pergerakan nasional Indonesia ada dua hal yang patut dicatat sebagai momentum sejarah yang paling mendasar. Pertama, munculnya gerakan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang paling vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia dengan cara melaksanakan aksi nasional dan percaya pada kekuatan sendiri. Perhimpunan Indonesia merupakan suatu gerakan yang mampu membangkitkan tujuan dan cita-cita untuk menentang imperialisme dan kolonialisme. Dengan segala tindakan politis yang progresif maka gerakan Perhimpunan Indonesia boleh dikatakan sebagai "manifesto politik" yang pertama dari semua gerakan nasional yang pemah ada sejak tahun 1908 hingga tahun 1920-an. Manifesto poliriknya adalah Indonesia Merdeka. Kedua, munculnya Sumpah Pemuda. Peristiwa itu merupakan kristalisasi dari seluruh aspirasi dan cita-cita masyarakat Indonesia waktu itu untuk bersatu memerdekakan diri dari penjajah. Landasan Sumpah Pemuda termuat dalam Triloginya yakni satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia.

Dengan keadaan seperti itu, maka sejak tahun 1908 mulai berdiri dan berkembang organisasi-organisasi modern di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

1. Budi Utomo (BU)

Pada abad ke-20 tampil beberapa dokter sebagai penggerak bangsa di kawasan Asia seperti Dr. Sun Yat Sen di Tiongkok, Dr. Jose Rizal di Filipina, serta di Indonesia tampil dokter-dokter seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Gunawan Mangunkusumo. Para dokter itu bangkit karena dihadapkan pada penderitaan masyarakat baik dari segi ekonomi, fisik, maupun kemanusiaan.

Dokter Wahidin Sudirohusodo dengan giat menyebarkan cita-citanya agar di Pulau Jawa dapat dibentuk suatu perkumpulan yang bertujuan me-majukan pendidikan serta membiayai anak-anak yang tidak dapat bersekolah namun memiliki kepandaian. Cita-citanya itu mendapat sambutan dari siswa Sekolah Dokter Jawa di Jakarta seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo dan lain sebagainya. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan suatu perkumpulan yang di-berinama Budi Utomo di Jakarta. Kongres pertama diselenggarakan pada bulan Oktober 1908 dan berhasil memilih Adipati Tirtokusumo (seorang bupati) sebagai ketuanya dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketuanya.

Untuk mendorong semangat para anggotanya, Budi Utomo mencanang-kan pedoman yaitu pemuda menjadi motornya dan orangtua menjadi sopirnya, supaya kapal tidak terdampar di laut karang dan selamat sampai di pelabuhan. Di samping itu, kongres menghasilkan suatu keputusan tentang tujuan dari pergerakannya, yaitu untuk menjamin dan mempertahankan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Perkumpulan ini bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan budaya.

Keanggotaan perkumpulan Budi Utomo semula terbatas hanya pada daerah Jawa dan Madura, kemudian ditambahkan dengan Bali, karena dianggap mempunyai kebudayaan yang sama. Jika dilihat dari keanggotaan-nya, perkumpulan ini bersifat kedaerahan (lokal). Walaupun demikian, perkumpulan itu juga sudah dapat dikatakan bersifat nasional. Hal ini terbukti ketika didirikannya perkumpulan partai-partai politik seperti Permufakatan Pemimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), Budi Utomo ikut serta di dalamnya. Gerakan nasional Budi Utomo semakin bertambah jelas yaitu dengan diubahnya nama Budi Utomo menjadi Budi Utama (huruf a) dan juga terlihat dengan jelas tujuannya yaitu sejak tahun 1928 ikut serta melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia.

Selanjutnya Budi Utomo mengadakan integrasi derigan organisasi seasas dan sehaluan. Atas pertimbangan itulah kemudian Budi Utomo lebur menjadi satu dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya).

2. Perhimpunan Indonesia (PI)

Gerakan pemuda pelajar yang ada di luar negeri (Belanda) sangat besar pengaruhnya terhadap gerakan politik dan pemuda di tanah air Indonesia. Pada tahun 1908, para pemuda Indonesia di negeri Belanda mendirikan perkumpulan dengan nama Indische Vereeniging. Perkumpulan ini bersifat sosial dengan tujuan awal adalah untuk mensejahterakan para anggotanya yang berada di negeri Belanda. Kedatangan Suwardi Suryaningrat dan kawan-kawannya ke negeri Belanda membawa pengaruh besar terhadap perkem-bangan perkumpulan ini. Terlebih lagi dengan berkecamuknya Perang Dunia I dan gema dari semboyan Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat) yang menyatakan bahwa harus diakui adanya the right of set/determinations (menentukan nasib sendiri), Semboyan itu justru memberikan dorongan kepada anggota Indische Vereeniging untuk terus berjuang.

Pada tahun 1922, Indische Vereeniging diubah namanya menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Dua tahun kemudian yaitu tahun 1924, Perhimpunan Indonesia dengan tegas menyatakan tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cara untuk mencapai kemerdekaan itu dilakukan dengan melaksanakan aksi nasional dan percaya pada kekuatan sendiri.

Perkumpulan ini mempunyai media majalah sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dari setiap anggotanya. Majalah organisasi Perhimpun­an Indonesia bernama Hindia Putra dan kemudian menjadi Indonesia Merdeka. Para anggotanya mempunyai sikap dan sifat sendiri-sendiri, yaitu ada yang bersifat radikal revolusioner dan ada yang bersifat moderat. Kelompok radikal itu setelah menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia pada tahun 1927 bergabung dengan para pejuang Indonesia untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Propaganda Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dilakukan dengan aktif. Organisasi ini melakukan kontak dengan badan-badan internasional yang menguntungkan perjuangan bangsa Indonesia. Hubungan itu dilakukan dengan Association I' Etude des Civilisation Orientates (didirikan di Paris tahun 1925). Salah satu kegiatan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926-1927 adalah menghadiri kongres internasional seperti:

o   Kongres Demokrat Internasional di Bierville (1926) dan Perhimpunan Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta.

o   Kongres Liga Melawan Imperialisme dan Penindasan di Brussel (1927) dan Perhimpunan Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta.

Dalam kongres itu, Perhimpunan Indonesia berhasil menarik simpati liga dengan resolusinya yang mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia, dan me-nuntut penghapusan intemiran yang terjadi atas orang-orang Indonesia. Namun gerakan Perhimpunan Indonesia yang lincah dan gesit itu justru mengundang kecurigaan dari pemerintah kolonial Belanda. Aktivitas Perhimpunan Indonesia dihubungkan dengan terjadinya pemberontakan PartaiKomunis Indonesia (PKl) tahun 1926-1927. Akibatnya para pemimpinnya ditangkap seperti Drs. Moh Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat, Nasir Datuk Pamuntjak. Ketika para perniinpin Perhimpunan Indonesia ini diajukan ke pengadilan, Drs. Moh Hatta membuat pidato pembelaan yang cemerlang dengan judul Indonesia Merdeka. Pembela terdakwa dalam segi hukum dilakukan oleh Mr. Dyus (seorang anggota partai buruh). Karena tidak terbukti bersalah, maka pada tahun 1928 mereka dibebaskan.

Peristiwa penangkapan para terdakwa menimbulkan rasa simpati yang besar di Indonesia. PNI mengadakan rapat untuk memberikan dukungan kepada para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Atas anjuran PNI, PPPKI menempatkan Perhimpunan Indonesia sebagai pos terdepan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka.

3. Sarekat Islam

Pada tahun 1911 di kota Solo muncul perkumpulan dagang Islam yang bernama Sarekat dagang Islam dengan Haji Samanhudi sebagai pemimpin. Sebenarnya perkumpulan ini telah ada sejak tahun 1909, yaitu ketika berada di bawah pimpinan RM. Tirtoadisuryo yang beranggotakan para pedagang Islam. Sejak dipimpin oleh Haji Samanhudi perkumpulan itu menjadi sangat berarti dan berpengaruh luas di kalangan para pedagang Islam.

Namun kemudian, seorang intelektual dari Surabaya yang bernama Haji Omar Said (HOS) Cokroaminoto yang sekaligus sebagai promotornya mengubah perkumpulan Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan itu ternyata berpengaruh besar terhadap sistem keanggotaannya. Anggotanya bukan lagi hanya para pedagang Islam saja, tetapi sudah men-cakup seluruh umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan nama itu terjadi pada tahun 1912 yang mengandung isi dan jiwa serta terfokus pada agama Islam dengan segala manifestasinya.

Sementara itu, keterlibatan Sarekat Islam dalam Volksraad (Dewan Rakyat) diprotes keras oleh anggotanya, seperti Semaun. Namun, Sarekat Islam tetap ingin menunjukkan kesetiaannya kepada pemerintah, walaupun pemerintah mengetahui bahwa organisasi itu sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintah Belanda secara terus-menerus mengikuti jejak dan gerak-gerik Sarekat Islam dari dekat. Wakil-wakil Sarekat Islam yang duduk dalam badan itu adalah Abdul Muis (pengarang) dan HOS Cokroaminoto (organisatoris dan orator).

Ternyata pengaruh pergerakan Sarekat Islam di masyarakat sangat kuat. Pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia sehingga menimbulkan pemberontakan, seperti berikut ini.

• Pemberontakan di Toli-Toli (Sulawesi Selatan); pemberontak­an ini menimbulkan korban jiwa, yaitu seorang pegawai negeri Belanda dan beberapa orang pegawai bangsa Indonesia. Pem­berontakan itu dihubungkan dengan kedatangan Abdul Muis ke Sulawesi, yang kebetulan ada keperluan dengan partainya, sehingga ia dituduh terlibat dalam pemberontakan itu.
• Pemberontakan Cimareme (Jawa barat); pemberontakan ini terjadi karena adanya protes kaum petani yang menolak menyerahkan padinya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Dalam pemberontakan itu, Sarekat Islam juga dituduh terlibat.

Pada tahun 1920, berdiri Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia dengan Semaun sebagai ketuanya. Jabatan Semaun itu sangat membahayakan bagi perkembangan Sarekat Islam, karena pada saat itu Semaun juga menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam cabang Semarang. Oleh karena itu, pada tahun 1921, Sarekat Islam mengeluarkan peraturan yang menyangkut tentang disiplin organisasi dan menyatakan melarang semua anggota Sarekat Islam untuk menjadi anggota organisasi lainnya. Larangan itu diprotes oleh Semaun. Dengan demikian, Sarekat Islam tidak dapat mempertahankan keutuhan organisasinya dan terpecah menjadi Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. Namun Sarekat Islam sampai pada saat itu belum memakai nama partai.

Pada tahun 1929, Sarekat Islam menyatakan diri menjadi partai dengan nama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Tahun itu juga menjadi sangat penting bagi Sarekat Islam, karena selain kehilangan banyak anggotanya, Sarekat Islam juga mengambil langkah-langkah radikal, yaitu keluar dari Volksraad. Hal itu merupakan langkah dan taktik nonkooperasi yang dilaksanakan oleh Sarekat Islam kepada pemerintah kolonial Belanda.

Kemudian pada tahun 1930, Sarekat Islam mengalami kemerosotan akibat adanya berbagai perpecahan dalam tubuh organisasi itu. Sarekat Islam terbagi menjadi tiga partai yakni PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Partai ini terhenti aktivitasnya setelah Jepang menduduki wilayah Indonesia.

4. Indische Partij

Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat adalah tiga tokoh pendiri Indische Partij (1912). Semboyan partai itu adalah Hindia for Hindia, yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa memandang apapun jenis bangsanya. Hindia adalah sebutan untuk Indonesia waktu itu.

Tujuan partai itu adalah untuk mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Anggotanya terbuka bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada kenyataan-nya, yang mula-mula menjadi anggota partai ini adalah orang-orang Indo Eropa. Oleh karena itu, partai ini tidak dapat berkembang menjadi partai massa. Hal itu disebabkan oleh stelsel kolonial masih menjadi penghalang dalam proses interaksi ataupun pergaulan dengan orang-orang asing di Indonesia.

Indische Partij telah menunjukkan garis politiknya secara jelas dan tegas serta menginginkan suatu kesatuan penduduk yang multirasial. Tujuan partai ini benar-benar revolusioner, karena ingin mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Tindakan itu terlihat nyata ketika pada tahun 1913 pemerintah kolonial Belanda akan mengadakan upacara peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Perancis (Napoleon Bonaparte), dengan cara memungut dana dari rakyat Indonesia. Tindakan itu membakar kemarahan tokoh bangsa Indonesia seperti Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker. Mereka ingin menggagalkan niat Belanda dengan menyebarkan brosur yang berjudul A/s ik een Nederlander was (Andaikan aku seorang Belanda). Isi brosur itu di antaranya sebagai berikut.

"..... Seandainya aku seorang Belanda, aku protes peringatan yang akan diadakan itu. Aku akan peringatkan kawan-kawan penjajah bahwa sesungguhnya sangat berbahaya pada saat itu mengadakan perayaan peringatan kemerdekaan. Aku akan peringatkan semua bangsa Belanda, jangan menyinggung peradaban bangsa Indonesia yang baru bangun dan menjadi berani. Sungguh aku akan protes sekeras-kerasnya ....."

Kecaman yang semakin keras menentang pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan ketiga tokoh Indische Partij ditangkap. Pada tahun 1913 mereka diasingkan ke negeri Belanda. Namun pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit, sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker baru dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1919.

Douwes Dekker tetap terjun ke dunia politik dan Suwardi Suryaningrat terjun ke dunia pendidikan dan selanjutnya mendirikan perguruan yang diberi nama Taman Siswa. Suwardi Suryaningrat kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Walaupun Indische Partij tidak dapat melawan kehendak Belanda, namun perjuangan mereka tetap punyai arti yang sangat besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

5. Muhammadiyah

            Muhammadiyah berdiri pada 18 Nopember 1912 di Yogyakarta didirikan oleh KH Ahmad Dahlan (1868-1923) seorang ulama besar dari Yogyakarta. Dengan tujuan : (1) mengembangkan agama Islam sesuai perintah dan ajaran Nabi Muhammad SWA; (2) membantu dan meningkatkan kehidupan masyarakat; (3) memajukan pendidikan di Indonesia.

            Amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam upaya menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam, meliputi : (1) mendirikan, memelihara, dan membantu mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia; (2) Mendirikan dan memelihara tempat ibadah; (3) mendirikan dan memelihara rumah sakit untuk menjaga kesehatan masyarakat; (4) mendirikan dan memelihara panti asuhan untuk anak yatim piatu; (5) membentuk badan perjalanan haji ke tanah suci; (6) membentuk organisasi otonom untuk menampung masyarakat sesuai usia, jenis kelamin untuk berjuang meningkatkan martabat sebagai orang Islam.

            Organisasi ini bernama Muhammadiyah yang artinya pengikut Nabi Muhammad dengan berupaya menjalankan ajaran Islam sesuai ajarannya.

6. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada abad ke-20 datang beberapa pegawai bangsa Belanda yang berhaluan komunis di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Sneevliet. Di samping sebagai pegawai, Sneevliet juga aktif menyebarkan paham komunis. Sneevliet menyadari bahwa usahanya untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia melalui organisasi yang akan didirikannya itu tidak mungkin berhasil. Oleh karena itulah ia menjalin hubungan dengan Semaun yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam cabang Semarang.

Pada tahun 1914 Sneevliet men-dirikan organisasi yang bercorak Marxis dengan nama Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) yang berpusat di Semarang. Bersama dengan Semaun, Sneevliet berhasil mengembangkan  ISDV  yang berpaham Marxis dan mempenga-ruhi anggota-anggota dari Sarekat Islam. Hal mi pula yang menyebab-kan Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dengan pemimpinnya HOS Cokroaminoto dan Sarekat Islam Merah dengan pemimpinnya Semaun.

Pada tahun 1920 Sarekat Islam Merah bergabung dengan ISDV dan membentuk Partai Komunis Indo­nesia (PKI). Partai ini diketuai oleh Semaun dan wakilnya Darsono. Akan tetapi beberapa tokoh bangsa Belanda yang tidak menyetujui pembentukkan PKI akhirnya memisahkan diri dan kemudian membentuk Indische Social Demokratische Party (ISDP) dengan F. Bahler sebagai ketuanya.

Hubungan PKI dengan pemerintah kolonial Belanda semakin renggang bahkan semakin memburuk. Hal ini sebagai akibat timbulnya pemogokan-pemogokan yang mengarah kepada masalah timbulnya konflik antara pemerintah kolonial Belanda dengan PKI.

Kemudian pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Barat (sekitar daerah Banten) dan pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Dengan kegagalan pemberontakan PKI tersebut, maka pada tahun 1927 pemerintah kolonial Belanda menyatakan PKI sebagai partai terlarang berdiri di wilayah Indonesia.

Setelah pemberontakan itu gagal, Musso, Alimin dan tokoh-tokoh PKI lainnya melarikan diri ke luar negeri. Pemimpin PKI yang tidak setuju melakukan pemberontakan lari ke Thailand dan kemudian mendirikan partai baru yang bernama Partai Republik Indonesia (PARI) yang berpusat di Bangkok (1927).

7. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Ketika Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PKI berkembang, terdapat pula golongan intelektual yang ikut ambil bagian dalam pergerakan nasional Indonesia. Mereka bergerak melalui klubnya dengan tujuan yang bersifat nasional. Klub itu adalah Aglemen Studie Club di Bandung dan Indische Studie Club di Surabaya serta klub-klub lainnya yang terdapat di seluruh kota-kota di wilayah Indonesia.

Klub-klub itu tumbuh menjadi partai-partai politik yang bersifat nasional. Aglemen Studie Club di Bandung tumbuh menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Indische Studie Club di Surabaya tumbuh menjadi Partai Bangsa Indonesia (FBI) dan kemudian menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra).

Pada tahun 1927, PNI didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI sebagai partai yang bersifat nasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan dalam waktu yang sangat singkat telah berhasil menarik perhatian dan simpati massa. Golongan nasionalis yang revolusioner dapat tertampung pada partai ini.

Pada tahun 1927, PNI memprakarsai berdirinya PPPKI (Permufakatan Per­himpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Badan ini merupakan sebuah badan koordinasi dari bermacam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan imperialisme atau penjajahan.

Munculnya berita provokatif yang menyatakan bahwa PNI akan melaksanakan pemberontakan, mengakibatkan pemerintah Belanda melaku-kan penangkapan para pemimpin PNI. Para pemimpin PNI yang berhasil ditangkap adalah Ir. Soekamo, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Suriadinata. Kemudian keempat tokoh itu dihadapkan pada pengadilan di Bandung tahun 1930. Dalam persidangan itu, Ir. Soekarno mengajukan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Pembela para pejuang bangsa Indonesia adalah Sartono SH, Sastromuljono SH, dan Idik Prawiradiputra SH. Adapun sebagai hakim pada persidangan itu adalah Mr. Dr. R. Siegembeek van Hoekelen. Pengadilan negeri Bendung menjatuhkan hukuman kepada Ir. Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan, dan Suriadinata 1 tahun 3 bulan.

Dasar perjuangan PNI adalah sosio-nasionalis dan sosio-demokratis yang disingkat menjadi Marhaenisme. Sikapnya terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah nonkooperatif. Prinsip itu sama dengan prinsip perjuangan dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Hal ini disebabkan PNI mem-punyai hubungan yang sangat erat dengan Perhimpunan Indonesia, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap PNI.

8. Partai Indonesia (Partindo)

Karena para pemimpin PNI berhasil ditangkap, maka pimpinan partai dipegang oleh Sartono SH. Namun, Sartono merasa khawatir atas kelanjutan dan perkembangan PNI. Sartono mengkhawatirkan PNI akan bernasib seperti PKI yang dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Kekhawatiran Sartono itu sangat berpengaruh terhadap anggota-anggotanya. Demi keselamatan, PNI akhirnya dibubarkan dan berdiri partai baru yaitu Partai Indonesia (Partindo) tahun 1931. Akan tetapi, mereka yang tidak menyetujui terhadap pembubaran PNI itu akhirnya membentuk partai lain dengan nama PNI Baru atau PNI Pendidikan.

Setelah Ir. Soekarno dibebaskan dari penjara tahun 1931, ia memilih Partindo sebagai alat perjuangannya. Kehadiran Ir. Soekarno dalam Partindo membangkitkan semangat perjuangan anggota Partindo, sekaligus juga meng­khawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Ir. Soekarno ditangkap lagi dan dibuang ke Ende di Pulau Flores. Pada tahun 1937 dipindahkan ke Bengkulu dan tahun 1943 dibebaskan oleh Jepang.

9. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan)

Mereka yang tidak setuju dengan pembubaran PNI, membentuk partai politik dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan) yang dipimpin oleh Drs. Moh Hatta dan Sutan Sjahrir. Partai ini berpusat di Bandung. Prinsip perjuangan PNI Pendidikan adalah berpegang teguh pada prinsip nonkooperatif. Model perjuangannya sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Indonesia. Partai ini lebih banyak mendapat pengaruh di daerah pedesaan.

Ternyata gerakan partai ini dianggap sangat membahayakan kedudukan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, para pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke Digul (1934). Pada tahun 1936 mereka dipindahkan ke negeri Belanda, tahun 1942 dipindahkan ke Sukabumi hingga datangnya Jepang.

10. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Cikal bakal Partai Indonesia Raya (Parindra) adalah Indische Studie Club di Surabaya yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Pada tahun 1931, per-kumpulan ini kemudian diubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (FBI). Tujuan perjuangannya adalah untuk menyempurnakan derajat bangsa Indonesia dengan melakukan hal-hal yang nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat banyak, seperti memajukan pendidikan, mendirikan koperasi rakyat, mendirikan bank-bank untuk rakyat dan juga mendirikan persatuan nelayan.

PB1 berkali-kali mengadakan pendekatan dengan Budi Utomo. Dalam usaha mengadakan pendekatan itu, yang memegang peranan penting adalah Dr. Sutomo (ketua FBI dan juga salah seorang pendiri Budi Utomo). Peng-gabungan kedua organisasi itu terjadi pada tahun 1935 dan selanjutnya berdiri Fartai Indonesia Raya (Parindra). Tujuan dari Parindra itu adalah untuk mencapai Indonesia Raya, dengan ketuanya Dr. Sutomo dan kota Surabaya dijadikan sebagai kota pusat segala kegiatannya.

Perkembangan selanjutnya, banyak organisasi yang bergabung dengan Parindra, seperti Sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, Kaum Betawi, Timore Verbond dan sebagainya. Taktik perjuangannya adalah kooperatif yang insidental (bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda). Ternyata taktik itu menguntungkan bangsa dan pergerakan nasional Indonesia. Seorang tokoh Parindra yang duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat) adalah Muhammad Husni Thamrin. la dikenal sebagai seorang ahli debat karena seringnya melontarkan kecaman-kecaman terhadap pemerintah kolonial Belanda dalam sidang Dewan Rakyat tersebut.

Membandingkan perkembangan masyarakat Indonesia di bawah penjajahan : dari masa VOC, pemerintahan Hindia-Belanda, Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan Jepang

INDIKATOR :

1. • Mendiskripsikan keadaan masyarakat Indonesia pada masa VOC
   • Membandingkan kebijakan pemerintah colonial di Indonesia pada abad ke 19 dan pada awal abad 20
   • Menganalisis perbedaan penjahan Belanda dan Inggris di Indonesia
   • Mendiskripsikan keadaan masyarakat pada masa penjajahan Jepang

A. KEADAAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA V.O.C.

1. Latar Belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia

• Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki tahun 1453
• Kisah perjalanan Marcopolo ke dunia Timur, dari negeri Cina melalui pelayaran
• Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galeleo
• Penemuan Kompas
• Semangat Reqonquista

2. Perkembangan Kekuasaan Bangsa Eropa di Indonesia
a. Kekuasaan bangsa Portugis di Indonesia
Pada tahun 1511 Portugis berhasil merebut Malaka, dibawah pimpinan Alfonso d’ Albuquerque sejak saatvitu kekuasaan Malaka jatuh ketangan Portugis. Dari Malaka Portugis dapat melakukan aktifitas perdagangan ke wilayah Indonesia Timur misalnya, Ternate, Tidore, Ambon Banda dan Timor.
Bangsa Portugis berusaha menanamkan kekuasaannya ke daerah Maluku agar dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah Namun tindakan -tindakan Portugis yang sewenang-wenang dan bertindak kejam kepada orang-orang Indonesia menimbulkan terjadinya pertentangan antara rakyat Maluku dengan  orang-orang Portugis, pertentangan itu semakin memuncak ketika Portugis membunuh Sultan Hairun dari Ternate,  dan akhirnya terjadilah perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis yang dipimpin Oleh Sultan Baabullah, yang akhirnya berhasil mengusir bangsa Portugis dari bumi Maluku pada tahun 1641.
b. Indonesia pada masa V.O.C. ( Kompeni Belanda)
Belanda mendirikan V.O.C. pada tahun 1602, yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan untuk memperkuat kedudukannya terhadap lawan-lawannya seperti, Portugis dan Spanyol.
Pembentukan V.O.C. dibantu oleh pemerintah Belanda , VOC diberi hak istimewa sehingga menjadi bandan yang berdaulat, hak istimewa itu adalah :

1. hak monopoli berdagang antara Amerika Selatan dan Afrika
2. hak memelihara angkatan perang, berperang ,mendirikan benteng-benteng dan menjajah
3. hak untuk mengangkat pegawai-pegawai
4. hak untuk memberi pengadilan
5. hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri

Sebaliknya VOC juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah Belanda, yaitu;

1. bertanggung jawab kepada Staten General ( Badan Perwakilan)
2. pada waktu perang harus membantu pemerintah Belanda dengan uang dan Angkatan Perang.

Pada tahun 1618 Jan Pieterzoon Coon dengan ijin dari Pangeran Jayakarta mendirikan Benteng di kota Jayakarta.
Ketika terjadi perselisihan antara Pangeran Jayakarta yang dibantu oleh Sultan Banten dengan orang-orang Belanda dibawah pimpinan JP Coon, orang-orang Belanda membakar kota Jayakarta. Namun pada tahun 1619 JP Coon mendirikan kota baru diatas kota yang dibakar tersebut dengan nama kota Batavia, selanjutnya JP Coon menjadikan kota Batavia sebagai pusat perdagangan dan pusat kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Dari Batavia inilah kemudian VOC memperluas wilayah keseluruh Indonesia dan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Kerajaan-kerajaan yang tidak mau mengakui kekuasaan VOC dengan politik yang terkenal yaitu Devide et impera, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap VOC dimana-mana diseluruh wilayah Indonesia terhadap kebiadaban VOC.
c. Indonesia dibawah kekuasaan  Pemerintahan Hindia Belanda
Pada akhir abad ke 18 VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar, hal ini disebabkan oleh :

• Persaingan dagang dengan bangsa Perancis dan Inggris
• penduduk tak mampu membeli barang-barang dari VOC
• Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli VOC
• pegawai-pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi dan kecurangan
• VOC mengeluarkan dana yang besar untuk menghadapi perlawanan-perlawanan daerah

Akibat kerugian yang sangat besar akhirnya VOC dinyatakan bangkrut dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1807, dan kekuasaan dikembalikan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda. Pada saat itu Belanda dibawah kekuasaan Perancis yaitu Napoleon Bonaparte dan pada saat itu sedang terjadi perang antara Perancis melawan Inggris maka Perancis menunjuk HW Daendels untuk menjadi Gubernur Jendral di atas wilayah Indonesia dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Pasukan Inggris.

1. Pemerintahan Daendels di Indonesia ( 1808-1811)

• Membangun Ketentaraan
• Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan
• Membangun Pelabuhan
• Permusuhan raja-raja Jawa dengan Daendels

Terjadi perlawanan dari raja Banten dan Ngayogjokarto, dan secara diam-diam mereka menjalin persahabatan dengan Inggris untuk melawan Belanda.

• Usaha keuangan Daendels

untuk memenuhi keuangan negara Daendels banyak menjual tanah kepada swasta Belanda , Arab dan Cina dan akhirnya timbullah penguasaan tanah-tanah Partikueler dan mereka sangat kejam terhadap rakyat Indonesia, karena mereka memiliki hak Istimewa.

• Pembangunan Kota
• Indonesia Menjadi jajahan Perancis

Pada tahun 1810 Kerajaan Belanda dibawah kekuasaan Perancis dihapuskan oleh Napoleon Bonaparte dengan demikian maka Indonesia otomatis dibawah kekuasaan Perancis dan pada tahun 1811 Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansens.
2. Kekuasaan Inggris di Indonesia ( 1811-1814)
Pada saat Jansens berkuasa di Indonesia tahun 1811, mendaratlah pasukan Inggris ke Jawa pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi pasukan Belanda disamping itu pasukan Belanda juga mendapat serangan dari raja-raja Jawa, serangan itu menyebabkan menyerahnya pasukan Belanda kepada Inggris tanpa Syarat dan sejak saat itu Indonesia dibawah penjajahan East Indian Company ( EIC) dibawah pimpinan Gubernur Jendral Lord Minto.
3. Pemerintahan Kolonial Belanda
Setelah Konvensi London antara Inggris dengan Belanda pada tahun 1814, maka daerah jajahan di Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda yang diwakili oleh Komisi 3 Jendral  ( Van Der Capellen, Elout dan Buyskes)
4. Pemerintahan Van Den Boch

B. Kebijakan Pemerintah colonial Belanda pada awala abad ke 19 dan awal abad ke 20

1. Kebijakan pada awal abad ke 19( Jaman Liberalisme)
2. Kebijakan pada awal abad 20 ( politik etika) Trias Van De Venter

C.Perbedaan penjajahan Belanda dan Inggris di Indonesia

a.   Akibat Penjahan Belanda bagi bangsa  Indonesia
b.   Akibat Penjajahan Inggris bagi bangsa Indonesia
D.      Keadaan masyarakat Indonesia pada masa Pendudukan Jepang

Menganalisis perkembangan Negara tradisional ( Hindhu, Buddha,dan Islam ) di Indonesia

Indikator 1

Hipotesis proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di KepulauanIndonesia.

Keterlibatan bangsa Indonesiadalam kegiatan perdagangan dan pelayaran internasional menyebabkan timbulnya percampuran budaya. Indiamerupakan negara pertama yang memberikan pengaruh kepada Indonesia, yaitu dalam bentuk budaya Hindu. Adabeberapa hipotesis yang dikemukakan para ahli tentang proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia.

1. Hipotesis Brahmana

Hipotesis ini mengungkapkan bahwa kaum brahmana amat berperan dalam upaya penyebaran budaya Hindu di Indonesia. Para brahmana mendapat undangan dari penguasa Indonesiauntuk menobatkan raja dan memimpin upacara-upacara keagamaan. Pendukung hipotesis ini adalah Van Leur.

2. Hipotesis Ksatria

Pada hipotesis ksatria, peranan penyebaran agama dan budaya Hindu dilakukan oleh kaum ksatria. Menurut hipotesis ini, di masa lampau di Indiasering terjadi peperangan antargolongan di dalam masyarakat. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang, lantas meninggalkan India. Rupanya, diantara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. F.D.K. Bosch adalah salah seorang pendukung hipotesis ksatria.

3. Hipotesis Waisya

Menurut para pendukung hipotesis waisya, kaum waisya yang berasal dari kelompok pedagang telah berperan dalam menyebarkan budaya Hindu ke Nusantara. Parapedagang banyak berhubungan dengan para penguasa beserta rakyatnya. Jalinan hubungan itu telah membuka peluang bagi terjadinya proses penyebaran budaya Hindu. N.J. Krom adalah salah satu pendukung dari hipotesis waisya.

4. Hipotesis Sudra

Von van Faber mengungkapkan bahwa peperangan yang tejadi diIndiatelah menyebabkan golongan sudra menjadi orang buangan. Mereka kemudian meninggalkanIndiadengan mengikuti kaum waisya. Dengan jumlah yang besar, diduga golongan sudralah yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu ke Nusantara.

Masuknya pengaruh unsur kebudayaan Hindu-Buddha dariIndiatelah mengubah dan menambah khasanah budayaIndonesiadalam beberapa aspek kehidupan.

1. Agama

Ketika memasuki zaman sejarah, masyarakat di Indonesiatelah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat mulai menerima sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Budaya baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan keagamaan, misalnya dalam hal tata krama, upacara-upacara pemujaan, dan bentuk tempat peribadatan.

2. Pemerintahan

Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, lahir kerajaan-kerajaan, seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya.

3. Arsitektur

Salah satu tradisi megalitikum adalah bangunan punden berundak-undak. Tradisi tersebut berpadu dengan budaya Indiayang mengilhami pembuatan bangunan candi. Jika kita memperhatikan Candi Borobudur, akan terlihat bahwa bangunannya berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi bukti adanya paduan budaya India-Indonesia.

4. Bahasa

Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesiameninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dalam perkembangan selanjutnya bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta itu. Kalimat atau kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila, Dasa Dharma, Kartika Eka Paksi, Parasamya Purnakarya Nugraha, dan sebagainya.

5. Sastra

Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Adanya kitab-kitab itu memacu para pujanggaIndonesiauntuk menghasilkan karya sendiri. Karya-karya sastra yang muncul diIndonesiaadalah:

    Arjunawiwaha, karya Mpu Kanwa,

    Sutasoma, karya Mpu Tantular, dan

    Negarakertagama, karya Mpu Prapanca.

 

Indikator 2

Menganalisis munculnya Negara Hindu Buddha di Indonesia

101–Penempatan Lembah Bujang yang menggunakan aksara Sanskrit Pallava membuktikan hubungan dengan India di Sungai Batu. [1]

 300 – Kerajaan-kerajaan di asia tenggara telah melakukan hubungan dagang dengan India. Hubungan dagang ini mulai intensif pada abad ke-2 M. Memperdagangkan barang-barang dalam pasaran internasional misalnya: logam mulia, perhiasan, kerajinan, wangi-wangian, obat-obatan. Dari sebelah timur Indonesia diperdagangkan kayu cendana, kapur barus, cengkeh. Hubungan dagang ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan masuknya ajaran Hindu dan Budha, pengaruh lainnya terlihat pada sistem pemerintahan.

300–Telah dilakukannya hubungan pelayaran niaga yang melintasi Tiongkok. Dibuktikan dengan perjalanan dua pendeta Budha yaitu Fa Shien dan Gunavarman. Hubungan dagang ini telah lazim dilakukan, barang-barang yang diperdagangkan kemenyan, kayu cendana, hasil kerajinan.

400–Hindu dan Budha telah berkembang di Indonesia dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan dan peninggalan-peninggalan pada masa itu antara lain prasasti, candi, patung dewa, seni ukir, barang-barang logam. Keberadaan kerajaan Tarumanagara diberitakan oleh orang Cina.

603–Kerajaan Malayu berdiri di hilir Batang Hari. Kerajaan ini merupakan konfederasi dari para pedagang-pedagang yang berasal dari pedalaman Minangkabau. Tahun 683, Malayu runtuh oleh serangan Sriwijaya.

671–Seorang pendeta Budha dari Tiongkok, bernama I-Tsing berangkat dari Kanton ke India. Ia singgah di Sriwijaya untuk belajar tatabahasa Sansekerta, kemudian ia singgah di Malayu selama dua bulan, dan baru melanjutkan perjalanannya keIndia.

685–I-Tsing kembali ke Sriwijaya, disini ia tinggal selama empat tahun untuk menterjemahkan kitab suci Budha dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Tionghoa.

692–Salah satu kerajaan Budha di Indonesia yaitu Sriwijaya tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh pedagang Arab, Parsi, dan Tiongkok. Yang diperdagangkan antara lain tekstil, kapur barus, mutiara, rempah-rempah, emas, perak. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Jawa. Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut China Selatan. Dengan penguasaan ini, Sriwijaya mengontrol lalu lintas perdagangan antara Tiongkok dan India, sekaligus menciptakan kekayaan bagi kerajaan.

922–Dari sebuah laporan tertulis diketahui seorang musafir Tiongkok telah datang kekerajaan Kahuripan di Jawa Timur dan maharaja Jawa telah menghadiahkan pedang pendek berhulu gading berukur pada kaisar Tiongkok.

932–Restorasi kekuasaan Kerajaan Sunda. Hal ini muncul melalui Prasasti Kebon Kopi II yang bertanggal 854 Saka atau 932 Masehi.

1292–Musafir Venesia, Marco Polo singgah di bagian utara Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok ke Persia melalui laut. Marco Polo berpendapat bahwa Perlak merupakan sebuahkota Islam.

1292–Raden Wijaya, atas izin Jayakatwang, membuka hutan tarik menjadi permukiman yang disebut Majapahit. Nama ini berasal dari pohon Maja yang berbuah pahit di tempat ini.

1293–Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang di Kediri. Memukul mundur tentara Mongol, lalu ia naik takhta sebagai raja Majapahit pertama pada 12 November.

1293 – 1478 – Kota Majapahit menjadi pusat kemaharajaan yang pengaruhnya membentang dari Sumatera ke Papua, kecuali Sunda dan Madura. Kawasan urban yang padat dihuni oleh populasi yang kosmopolitan dan menjalankan berbagai macam pekerjaan. Kitab Negarakertagama menggambarkan keluhuran budaya Majapahit dengan cita rasa yang halus dalam seni, sastra, dan ritual keagamaan.

1345–1346 – Musafir Maroko, Ibn Battuta melewati Samudra dalam perjalanannya ke dan dari Tiongkok. Diketahui juga bahwa Samudra merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok. Ibn Battuta mendapati bahwa penguasa Samudra adalah seorang pengikut Mahzab Syafi’i salah satu ajaran dalam Islam.

1350–1389 – Puncak kejayaan Majapahit dibawah pimpinan raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan di asia tenggara bahkan jazirah Malaya sesuai dengan “Sumpah Palapa” yang menyatakan bahwa Gajah Mada menginginkan Nusantara bersatu.

1478 Majapahit runtuh akibat serangan Demak.Kota ini berangsur-angsur ditinggalkan penduduknya, tertimbun tanah, dan menjadi hutan jati.

1570–Pajajaran, ibukota Kerajaan Hindu terakhir di pulau Jawa dihancurkan oleh Kesultanan Banten.

 Indicator 3

Menjelaskan pertumbuhan kerajaan Galuh

Selepas kekuasaan Tarumanegara , wilayah kekuasaan terpecah menjadi dua: Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas dua kerajaan yang sesungguhnya masih bersaudara itu.  Berdasarkan peninggalan sejarah (prasasti dan naskah kuno), ibukota Kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadikotaBogor, sedangkan ibukota Kerajaan Galuh adalah yang sekarang menjadikota Ciamis, tepatnya dikota Kawali, Jawa Barat.

Sunda dan Galuh

Seperti sudah diulas, Kerajaan Tarumanegara terdiri dari beberapa kerajaan daerah. Jumlahnya lebih dari 48. Penerus terakhir Kerajaan Tarumanegara bernama RajaTarusbawa berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa.

Pada tahun 669 ia menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman raja Tarumanagara yang terakhir. Pada tahun 670 ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda.

Di sisi lain, ada juga Kerajaan Galuh. Raja Wretikandayun (masih kerabat dari keluarga Kerajaan Tarumanagara) melihat hal itu sebagai kesempatan untuk memisahkan diri. Ia tidak ingin Kerajaan Galuh tunduk dalam kekuasaan Kerajaan Sunda di bawah pimpinan Raja Tarusbawa.

Raja Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara dipecah dua. Permintaan itu cukup keras, karena di belakang kekuatan Kerajaan Galuh, ada kekuatan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah.

Hubungan antara Galuh dan Kalingga sangat erat. Karena putra bungsu Wretikandayun bernama Pangeran Mandiminyak menikah dengan puteri dari Maharani Kerajaan Kalingga, Ratu Shima.

Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibukota kerajaan yang baru di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan. Ia memerintah hingga tahun 723. Sebelum wafat, karena putera penerus tahtanya meninggal, ia mengangkat suami dari cucunya.

Sanjaya dan Dua Kerajaan

Putri Tejakancana – nama sang cucu – bersuamikan Rakeyan Jamri. Rakeyan Jamri pun meneruskan tahta. Sebagai raja ia dikenal sebagai Prabu Sanjaya Harisdarma. Di kemudian hari, raja yang juga keturunan dari Raja Galuh Wretikandayun itu terkenal karena mendirikan Dinasti Sanjaya dan pendiri Kerajaan Mataram kuno .

Selain menjadi raja di Kerajaan Sunda, Sanjaya juga harus meneruskan tahta di Kalingga Utara (Bhumi Mataram) mengingat ia berada dalam garis keturunan ratu Kalingga. Itu sebabnya, Sanjaya kemudian menyerahkan Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan anaknya Tamperan Barmawijaya alias Rakeyan Panaraban.

Selain menikah dengan Tejakancana, Sanjaya dikabarkan memiliki istri lain. Ia menikah dengan Putri Sudiwara, anak dari Dewasinga, Raja Kalingga Selatan (Bhumi Sambara). Dari Sudiwara ini ia memperoleh putra bernama Rakai Panangkaran .

Riwayat Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh kemudian dipenuhi dengan perang saudara. Saling serang karena perebutan kekuasaan beberapa kali terjadi. Dua kerajaan itu sempat disatukan pada tahun 723 – 739 di bawah kekuasaan Tamperan Barmawijaya, tetapi pecah kembali.

Perang besar keturunan Raja Wretikandayun itu akhirnya diselesaikan oleh Raja Resi Demunawan yang berkuasa atas Kerajaan Galunggung dan Kuningan. Dalam perundingan di Kraton Galuh dicapai kesepakatan: Kerajaan Galuh diserahkan kepada Manarah dan Kerajaan Sunda kepada Rakeyan Banga.

Riwayat dua kerajaan yang sebenarnya susah dipisahkan itu berlanjut hingga lebih dari 700 tahun kemudian. Pada periode terakhir saat Raja Wastu Kancana wafat, kerajaan itu diperintah oleh Susuktunggal yang berkuasa di Pakuan (Kerajaan Sunda) dan Dewa Niskala yang berkuasa di Kawali (Kerajaan Galuh).

Sri Baduga Maharaja (1482-1521) yang merupakan anak Dewa Niskala sekaligus menantu Susuktunggal menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir dua kerajaan itu dikenal juga sebagai periode Kerajaan Pajajaran .

Indicator 4

Menidentifikasi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit

Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan majapahit:

Adanya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregrek yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit.

Tidak ada calon pemimpin dalam keluarga kerajaan Majapahit.

Dibaginya kekuasaan didalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan atau lebih dikenal dengan nepotisme.

Kemunduran bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang sangat luas itu

 

Indicator 5

Proses awal masuknya penyebaran islam di Indonesi

Perdagangan dan Perkawinan

Dengan menunggu angina muson (6 bulan), pedagang mengadakan perkawinan dengan penduduk asli. Dari perkawinan itulah terjadi interaksi sosial yang menghantarkan Islam berkembang (masyarakat Islam).

    Pembentukan masyarakat Islam dari tingkat ‘bawah’ dari rakyat lapisan bawah, kemudian berpengaruh ke kaum birokrat (J.C. Van Leur).

Gerakan Dakwah, melalui dua jalur yaitu:

Ulama keliling menyebarkan agama Islam (dengan pendekatan Akulturasi dan Sinkretisasi/lambing-lambang budaya).

Pendidikan pesantren , melalui lembaga/sisitem pendidikan Pondok Pesantren, Kyai sebagai pemimpin, dan santri sebagai murid.

Sebelum pengaruh islam masuk keIndonesia, di kawasan ini sudah terdapat kontak-kontak dagang, baik dariArab,Persia,IndiadanChina. Islam secara akomodatif, akulturasi, dan sinkretis merasuk dan punya pengaruh di arab,Persia,IndiadanChina. Melalui perdagangan itulah Islam masuk ke kawasanIndonesia. Dengan demikian bangsaArab,Persia,Indiadan china punya nadil melancarkan perkembangan islam di kawasanIndonesia.

Gujarat (India)

Pedagang islam dariGujarat, menyebarkan Islam dengan bukti-bukti antara lain:

    ukiran batu nisangayaGujarat.

    Adat istiadat dan budayaIndiaislam.

 Persia

Para pedagangPersiamenyebarkan Islam dengan beberapa bukti antar lain:

    Gelar “Syah” bagi raja-raja diIndonesia.

    Pengaruh aliran “Wihdatul Wujud” (Syeh Siti Jenar).

    Pengaruh madzab Syi’ah (Tabut Hasan dan Husen).

Arab

Para pedagang Arab banyak menetap di pantai-pantai kepulauanIndonesia, dengan bukti antara lain:

Menurut al Mas’udi pada tahun 916 telah berjumpa Komunitas Arab dari Oman, Hidramaut, Basrah, dan Bahrein untuk menyebarkan islam di lingkungannya, sekitar Sumatra, Jawa, dan Malaka.

Munculnya nama “kampong Arab” dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat, yang banyak mengenalkan islam.

China

Para pedagang dan angkatan laut China (Ma Huan, Laksamana Cheng Ho/Dampo awan ?), mengenalkan islam di pantai dan pedalaman Jawa dan sumatera, dengan bukti antar lain :

    Gedung Batu disemarang(masjidgayaChina).

    Beberapa makamChinamuslim.

    Beberapa wali yang dimungkinkan keturunanChina

Indicator 6

Negara dan Kerajaan Islam di Indonesia

Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok,. Kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi.

Kerajaan Islam di Sumatera

Periode tahun tepatnya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera masih simpang siur dan memerlukan rujukan lebih lanjut.

    Kesultanan Perlak (abad ke-9 – abad ke-13)

    Kesultanan Samudera Pasai (abad ke-13 – abad ke-16)

    Kesultanan Malaka (abad ke-14 – abad ke-17)

    Kesultanan Aceh (abad ke-16 – 1903)

    Kesultanan Inderapura (abad ke-16 – abad 18)

    Kerajaan Pasaman Kehasilan Kalam (abad ke-16 – akhir abad ke-18)

    Kerajaan Melayu Jambi

    Kesultanan Johor-Riau

Kerajaan Islam di Jawa

    Kesultanan Demak (1500 – 1550)

    Kesultanan Banten (1524 – 1813)

    Kesultanan Pajang (1568 – 1618)

    Kesultanan Mataram (1586 – 1755)

    Kesultanan Cirebon (sekitar abad ke-16)

Kerajaan Islam di Maluku

    Kesultanan Ternate (1257 – ….. )

    Kesultanan Tidore (1110 – 1947?)

    Kesultanan Jailolo

    Kesultanan Bacan

    Kesultanan Lolota

    Kerajaan Tanah Hitu (1470–1682)

    Kerajaan Iha

    Kerajaan Honimoa/ Siri Sori

    Kerajaan Huamual

Kerajaan Islam di Sulawesi

    Kesultanan Gowa (awal abad ke-16 – 1667?)

    Kesultanan Buton (1332 – 1911)

    Kesultanan Bone (abad 17)

Kerajaan Islam di Kalimantan

    Kesultanan Pasir (1516)

    Kesultanan Banjar (1526-1905)

    Kesultanan Kotawaringin

    Kerajaan Pagatan (1750)

    Kesultanan Sambas (1675)

    Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura

    Kesultanan Berau (1400)

    Kesultanan Sambaliung (1810)

    Kesultanan Gunung Tabur (1820)

    Kesultanan Pontianak (1771)

    Kerajaan Tidung

    Kesultanan Bulungan(1731)

    Kerajaan Makasar

Indikator 7

Runtuhnya kerajaan kerajaan Islam di Indonesia

Faktor-faktor penyebab runtuhnya Runtuhnya Kerajaan Islam di Indonesia

    Terjadinya pertentangan diantara keluarga bangsawan

    Tidak ada pemimpin yang berwibawa

    Munculnya kekuatan baru ( masuknya bangsa-bangsa Barat keIndonesia).